Isu Kenaikan Honor Badan Ad Hoc , Ketua KPU Sultra Belum Bisa Pastikan Honor Naik

Belum ditonton sejak 21 August 2019
Sutra Televisi 0 subscibers

Isu kenaikan honor Badan Ad Hoc pemilihan kepala daerah tahun 2020 mulai bergulir. Atas isu tersebut, Ketua KPU Sultra/ belum mempertimbangkan soal kenaikan honor  karena masih menyesuaikan anggaran penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan kepala daerah tujuh kabupaten akan dilaksanakan tahun 2020 mendatang, namun sudah berhembus isu adanya kenaikan honor atau insentif badan ad hoc penyelenggara pemilu.

Isu kenaikan honor tersebut/ muncul karena kerja penyelenggara pemilu ditingkat bawah relatif lebih sulit dibanding sebelumnya.

Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Laode Abdul Nasir tak menampik soal isu kenaikan honor badan ad hoc penyelenggara pemilu itu.

Namun menurutnya, upaya menaikkan gaji penyelenggara pemilu  tidak begitu mudah. Karena pertimbangan banyaknya jumlah penyelenggara pemilu di tingkat bawah, mulai dari  panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggaran pemungutan suara (KKPS) dan petugas Linmas.

Selain itu, persetujuan kenaikan honor badan ad hoc juga harus melalui perseteujuan pihak Kementrian Keuangan RI.

Di Sulawesi Tenggara, pada pemilu 2019 lalu terdata ada 93.921 orang badan ad hoc penyelenggara pemilu pemilu legisalatif dan pemilu presiden dan wakil presiden.

Jumlah masing masing 1.095 PPK, 6.861 PPS, 70.335 KPPS dan 15.630 orang Linmas.