KENDARI – Sorak-sorai warga menggema dari gedung X kegiatan mahasiswa kampus lama Kendari pada Senin sore (18/8). Masing-masing mereka mendukung peserta se-RTnya yang ikut dalam lomba tangkap bebek kategori anak-anak dan dewasa.

Lima peserta dengan mata tertutup adu kecepatan menangkap bebek yang ada dalam area lingkaran. Di babak final lomba, peserta yang paling cepat menangkap bebek dinyatakan sebagai juara.

Ketua panitia Muhammad Awaluddin mengapresiasi tingginya minat peserta mengikuti lomba perayaan kemerdekaan setelah hampir 30 tahun tidak pernah dilaksanakan.

Lomba tangkap bebek dan serangkaian lomba lainnya sengaja mengambil arena dalam gedung karena pertimbangan cuaca.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Wakatobi mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung perkuliahan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan (AKKP) di Wakatobi tahun 2015. Upaya penyelidikan yang dilakukan korps adhyaksa terhadap proyek senilai Rp 7,3 miliar dari APBN di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan itu telah naik tahap penyidikan.

Kasi Intel Kejari Wakatobi, Deni Mulyawan SH, mengatakan jaksa telah memanggil sejumlah orang yang dianggap punya pengetahuan terhadap proyek itu untuk mengetahui duduk perkara proyek tersebut.

Kasus ini, kata Deni, diusut sejak awal tahun, juga melibatkan beberapa ahli konstruksi dan kini telah memasuki tahap penyidikan. Deni menjelaskan proyek tersebut dikerjakan dengan skema lelang. Dikerjakan oleh perusahaan berbendera PT MNIS sejak Juli 2015 dengan target penyelesaian pada Desember 2015.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan, salah satu item proyek tersebut yaitu gedung asrama kini tak lagi dapat dipergunakan sejak 2021. Padahal, gedungnya baru diresmikan pada tahun 2016.

“Sejak tahun 2017 gedung tersebut telah menunjukkan tanda-tanda kerusakan hingga saat ini pembangunan dibiarkan terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan,” kata mantan Kabag Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur itu.

Kata dia, kondisi gedung perkuliahan AKKP itu kini memprihatinkan; tembok telah retak dengan kerusakan diperkirakan mencapai 97 persen. Area sekeliling bangunan dipenuhi oleh material, puing-puing konstruksi, potongan papan, dan kabel yang berserakan tanpa pengamanan yang memadai, sehingga membahayakan keselamatan para taruna yang melakukan kegiatan pembelajaran di gedung tersebut.

“Di bagian dalam bangunan, plafon runtuh dan sebagian lembaran hanya tergantung. Sementara kabel instalasi listrik menjuntai, nyaris lepas,” bebernya.

Dengan kondisi bangunan yang rusak, menurutnya, para taruna-taruni AKKP terpaksa menggunakan gedung kantor yang dialihfungsikan sebagai asrama sementara. Pihaknya memprediksi kasus itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 4 miliar. Namun jaksa masih menunggu perhitungan yang dilakukan lembaga auditor negara.

Ia tak memungkiri bila jaksa telah mengantongi nama calon tersangka, mengingat kasus ini masuk tahap penyidikan. Soal nama calon tersangka, katanya nanti dibeberkan saat penetapan tersangka.

(kendaripos.co.id)

KONAWE – Hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Kodawe pada Minggu 17 Agustus 2025. Hujan deras menyebabkan lapangan tempat pelaksanaan upacara penurunan bendera basah digenangi air. Meski tergenang, Pasukan penggibar bendera (Paskibra) tetap semangat menjalankan tugas sakral penurunan bendera merah putih pada perigatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia.

Video viral Paskibra berhasil menurunkan bendera merah putih tanpa hambatan. Upacara berlangsung di Tanjung Lalimbue, Desa Lalimbue, Kecamatan Kapoyala. Pejabat pemerintah setempat mengungkapkan rasa bangganya atas semangat para anggota Paskibra yang merupakan binaan langsung Pos Ramil Kapoyala.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa tenaga honorer batal dihapus pada 28 November 2023

Hal itu sengaja dilakukan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Pemerintah akan menyiapkan opsi terkait dengan pembatalan tenaga honorer yang semula dijadwalkan pada November.

”Kita sudah siapkan opsi bahwa November ini akan ada kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR,” jelas Anas.

Opsi tersebut akan tertera dalam RUU ASN. Batalnya penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 tersebut, lanjut Anas, juga telah diperkuat dengan surat edaran (SE).

Yakni, SE yang meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik di instansi pusat maupun daerah, tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan bagi tenaga non-ASN.

”Kalau tidak ada SE itu, anggarannya tidak ada. Mereka tidak gajian nanti,” jelasnya, kemarin

Jika tidak ada kebijakan tersebut, menurut dia, akan ada PHK massal sebanyak 2,4 juta pegawai. ”Itu setara dengan 30 persen pengangguran nasional,” imbuhnya.

Meski begitu, dia menekankan, tidak boleh ada perekrutan tenaga honorer baru. Hal tersebut juga akan diperketat dalam peraturan pemerintah (PP). Termasuk dalam hal pengisian PNS.

”Selama ini, pengisian PNS kan diatur detail sehingga kadang bisa dua tahun baru pengadaan PNS. Karena kosong, pemda atau K/L mengisinya dengan honorer. Ke depan, pengisian ASN tidak harus dua tahun sekali, tapi setiap saat,” terangnya.

Anas menambahkan, pihaknya belum mengetahui pasti kapan tenaga honorer mulai resmi dihapus. Namun, pembahasan RUU ASN ditargetkan rampung selambat-lambatnya pada Oktober 2023. ”Kita akan evaluasi secara lebih komprehensif di RUU ASN,” tandasnya.

Honorer

SULTRATVNEWS – Menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog Sultra, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara menggelar pasar murah kebutuhan pokok di pelataran Aula Manunggal Korem 143 Haluoleo.

Dalam pasar murah yang diselenggarakan itu, minyak goreng masih diburu oleh masyarakat kota Kendari khususnya ibu rumah tangga. Salah seorang warga Kota Kendari, Selfie menuturkan, lebih memilih berbelanja di pasar murah karena harga yang ditawarkan lebih murah dan terjangkau dibanding dengan harga di pasar tradisional lainnya.

Dimana harga 1 liter minyak goreng yang ditawarkan yaitu Rp. 14.000, sedangkan di tempat lain harga 1 liter minyak goreng sekitar Rp 16.000. Dirinya merasa senang dan terbantu dengan adanya pasar murah yang diselenggarakan dan berharap pasar murah itu dapat terus dilaksanakan utamanya saat mendekati ataupun memasuki bulan suci Ramadan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tenggara, Laode Muhammad Fitra Arsyad mengatakan pasar murah tahap pertama dilakukan sebagai bentuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Selain itu juga dilakukan untuk menekan laju inflasi karena tercatat angka inflasi di kota Kendari dan kota bau-bau cukup tinggi.

“Kita coba kembali menggelar pasar murahl untuk memfasilitasi masyarakat sebelum puasa,” ujarnya.