KENDARI — Satgas Prefentif Operasi Keselamatan 2026 Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Tenggara terus menggencarkan kegiatan edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di Kota Kendari. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi berbeda, yakni SMP Negeri 14 Kota Kendari, PT Wings Kendari, serta Pasar Lapulu.

Lokasi dan Sasaran Sosialisasi

– SMPN 14 Kendari: Sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pengemudi ojek dan masyarakat sekitar sekolah.
– PT Wings Kendari: Pembinaan dan penyuluhan kepada pengemudi angkutan barang tentang disiplin berlalu lintas dan keselamatan berkendara.
– Pasar Lapulu: Pembagian brosur imbauan keselamatan berlalu lintas kepada pedagang dan pengunjung pasar.

Tujuan dan Harapan

Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan. Ditlantas Polda Sultra berharap kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas semakin meningkat sehingga mampu menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Kendari.

Personel yang Terlibat

– Kompol Arie Sumarni
– AKP Izak, S.H., M.H.
– AKP Alexander Lunte, (tautan tidak tersedia), M.M.
– IPTU H. Muhammad Jufri
– AIPTU Suherman, S.H., M.H.
– AIPDA Syahril
– AIPDA Syarif W. Kuengo, S.H., M.H.
– Brigpol Dwi Tiara Rusci
– Briptu Unsho Hasibuan
– Bripda Muh Arung Gamoro

Dengan kegiatan ini, Ditlantas Polda Sultra berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya.

KENDARI – Sorak-sorai warga menggema dari gedung X kegiatan mahasiswa kampus lama Kendari pada Senin sore (18/8). Masing-masing mereka mendukung peserta se-RTnya yang ikut dalam lomba tangkap bebek kategori anak-anak dan dewasa.

Lima peserta dengan mata tertutup adu kecepatan menangkap bebek yang ada dalam area lingkaran. Di babak final lomba, peserta yang paling cepat menangkap bebek dinyatakan sebagai juara.

Ketua panitia Muhammad Awaluddin mengapresiasi tingginya minat peserta mengikuti lomba perayaan kemerdekaan setelah hampir 30 tahun tidak pernah dilaksanakan.

Lomba tangkap bebek dan serangkaian lomba lainnya sengaja mengambil arena dalam gedung karena pertimbangan cuaca.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas wilayah sekitar 38.067 km2, dengan wilayah administrasi 2 Kota, 10 Kabupaten. PDB sektor pertanian mencapai lebih dari 30 persen dari total PDB Provinsi Sultra.

Komoditas perkebunan menjadi unggulan sektor pertanian dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Cengkeh, Kelapa, Jambu Mete, Lada dan Pala. Luas tutupan Perkebunan Kelapa Sawit di Sulawesi Tenggara mencapai 55.786 Ha, terdiri dari Perkebunan Rakyat 6.084 Ha (10,90%), PTPN 5.875 Ha (10,5%), Perkebunan Besar Swasta 43.827 Ha (78,56%). (Kepmentan No. 833 thn 2019 ).

Saat ini Pemerintah juga sedang gencar melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan SDM, bantuan sarana prasarana sawit, termasuk sertifikasi ISPO bagi pekebun dengan sumber dana dari BPDPKS.

PSR ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas, penguatan kelembagaan Petani sawit, dalam tahapan selanjutnya diharapkan siap menuju sertifikasi ISPO. Pelaksanaan program PSR mendapat bantuan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), namun masih memerlukan sumber dana pendamping Perbankan sampai umur tanaman menghasilkan (3 tahun).

Sementara asuransi diperlukan sebagai proteksi, baik pekebun sendiri bila terjadi kecelakaan kerja, sakit, kematian, dan bagi tanaman sawit misalnya bila terjadi drop hasil panen akibat kekeringan, kebakaran kebun, harga jual TBS jatuh, dsb.

Simposium bertajuk “Program Pembiayaan dan Asuransi Dalam Mendukung Terwujudnya Ekosistem Usaha Kelapa Sawit Rakyat di Sulawesi Tenggara” telah sukses dilaksanakan dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pembiayaan dan asuransi bagi petani kelapa sawit di wilayah ini.

Kegiatan ini menjadi platform unik untuk mempertemukan para pemangku kepentingan kelapa sawit di Sulawesi Tenggara, dalam upaya membangun ekosistem usaha kelapa sawit yang sehat dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan Simposium berlangsung dua hari dari tanggal 21 – 22 September 2023. Kegiatan paparan dan diskusi selama satu hari penuh yakni Kamis, tanggal 21 September 2023, diikuti 246 peserta dari berbagai pemangku kepentingan kelapa sawit (SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kendari, Koperasi/kelompok tani kelapa sawit, BUMDES, Akademisi, Perbankan, Asuransi, dan dari Pusat Riset Ekonomi dan Perilaku Badan Riset dan Inovasi Nasional-BRIN).

Dua sesi paparan narasumber yang berkompeten, berasal Ditjen Perkebunan, BPDPKS, BRIN, Solidaridad Indonesia, Bank BRI, Koperasi GSI, Asuransi Umum Takaful dan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra. Kegiatan hari ke dua, Jumat tanggal 22 September 2023 adalah kunjungan lapangan ke kebun sawit pekebun dan calon lahan pembangunan PKS kerjasama antara GPPI, Koperasi GSI dan Asuransi Umum Takaful.

Kegiatan simposium dibiayai dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dengan tujuan menyediakan pedoman yang lengkap dan akurat terkait pembiayaan dan asuransi, yang akan menjadi panduan bagi pekebun sawit mandiri, pemerintah, asosiasi, industri perkebunan kelapa sawit, koperasi pekebun sawit, perbankan, lembaga keuangan dan asuransi untuk mengembangkan dan melaksanakan program pembiayaan dan asuransi yg efektif.

Selain memberikan pemahaman yang mendalam, Simposium ini juga menitikberatkan pada aspek pembiayaan dan asuransi sebagai bagian integral dalam roadmap pertanian kelapa sawit rakyat.

Selain serangkaian acara tersebut di atas, dalam di sesi akhir simposium dilakukan penyerahan simbolis polis asuransi kepada petani demi melindungi petani dari risiko yang mungkin timbul, serta penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara berbagai pihak terkait yaitu : Koperasi GSI, GPPI, BRIN, Bank BRI dan Asuransi Takaful Umum. MoU ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan dan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Simposium ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat ekosistem usaha kelapa sawit di Sulawesi Tenggara. Dengan pemahaman yang lebih baik, dalam hal sumber pembiayaan yang tersedia di BPDPKS, Perbankan/BRI, dan program perlindungan asuransi petani sawit yang sesuai, dan dukungan hasil riset BRIN diharapkan sektor perkelapasawitan ini dapat terus berkembang dan berkontribusi besar dalam mencapai kesejahteraan petani sawit dalam menunjang ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat Kendari khususnya dan Provinsi Sulawesi pada umumnya

PRESS RELEASE GPPI 22 SEPTEMBER 2023

KENDARI – Pembentukan Sea and Coast Guard atau badan tunggal penjaga laut dan pantai perlu segera terbentuk untuk menjamin kelancaran logistik nasional.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto pada acara Seminar Nasional Pengaruh Penegakan Hukum di Laut Terhadap Perekonomian Daerah yang digelar DPC INSA Kendari, Senin (6/3/2023).

Acara yang dilaksanakan di Claro Hotel Kendari digelar menjadi dua sesi seminar. Masing-masing sesi diisi oleh para narasumber kompeten yang di antaranya seperti, Anggota DPR RI Ir. Ridwan Bae dan Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T., M.H. Acara ini juga dihadiri oleh Harmin Ramba, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra, Forkopimda Sultra, pengurus dan dewan penasehat DPP INSA, para ketua DPC INSA se-Indonesia, serta stakeholder pelayaran di Kendari.

Carmelita mengatakan Indeks logistik nasional berkisar 23,5 persen dari PDB atau lebih tinggi jika dibandingkan negara tetangga lainnya. Hal ini disebabkan kegiatan logistik di negara kepulauan seperti  Indonesia membutuhkan kegiatan multi moda dengan pelayaran sebagai tulang punggungnya.

Oleh karena itu, peran badan tunggal penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) menjadi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum di laut, sehingga kegiatan logistik nasional berjalan lancar.

“Pembentukan sea and coast guard perlu segera teralisasi untuk mendukung target pemerintah menekan biaya logistic nasional menjadi 17 persen dari PDB,” ujarnya.

Ada beberapa dampak negatif dari belum terbentuknya sea and coast guard di antaranya, seringnya pemberhentian kapal di tengah laut yang memunculkan biaya tinggi pelayaran, terhambatnya operasional pelayaran serta terganggunya kelancaran logistik di daerah.

Saat akan berlayar, kapal tentu sudah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar setelah memenuhi persyaratan administrasi keselamatan dan keamanan berlayar. “Seandainya dicurigai adanya pelanggaran, maka kapal diperiksa pada pelabuhan tujuan. Tidak dicegat dan dihentikan di tengah laut,” sambungnya.

Selain itu, kata Carmelita, pembentukan sea and coast guard juga merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  Pasal 352 undang-undang tersebut menyatakan, pembentukan penjaga laut dan pantai harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini berlaku.

Untuk itu, INSA mendesak segera terbentuknya sea and coast guard di Indonesia. Sejumlah usaha telah dilakukan DPP INSA untuk merealisasikan pembentukan sea and coast guard. Salah satunya beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo pada Desember 2019 lalu. 

“Kita berharap agar sesegera mungkin Indonesia memiliki sea and coast guard untuk menjamin kelancaran logistik dan menekan biaya logistik nasional.”

Siaran Pers INSA (Indonesian National Shipowners’ Association)

SULTRATV – Claro Wedding Festival (CWF) 2023 dengan tema “The Beauty of Buton” resmi dibuka oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) kota Kendari, Siti Khomsah Asmawa pada Selasa 14 Februari 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Claro Hotel Kendari bersama ARTPro ini berlangsung hingga tanggal 18 Februari mendatang. Siti Khomsah Asmawa dalam sambutannya menilai positif terselenggaranya CWF 2023 dan mengapresiasi penyelenggara kegiatan.

Menurutnya, kegiatan ini sangat baik sebagai destinasi kunjungan sekaligus ajang mempertemukan para pegiat usaha wedding dengan menampilkan beragam vendor vendor pernikahan secara lengkap mulai dari tempat seserahan, dekorasi, make up, fotografer, souvenir hingga baju pengantin.

“ Saya selalu ketua dekranasda kota Kendari menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak General Manager Hotel Claro serta menyambut baik terselenggaranya acara Wedding Festival Tahun 2023, “ sambutnya.

Kegiatan CWF ini juga dinilai mampu mendongkrak perekonomian UKM daerah dengan tumbuhnya pelaku bisnis acara pernikahan di Kendari. Dalam event ini juga menawarkan promo menarik dari vendor vendor pernikahan.