KENDARI – Pembentukan Sea and Coast Guard atau badan tunggal penjaga laut dan pantai perlu segera terbentuk untuk menjamin kelancaran logistik nasional.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto pada acara Seminar Nasional Pengaruh Penegakan Hukum di Laut Terhadap Perekonomian Daerah yang digelar DPC INSA Kendari, Senin (6/3/2023).

Acara yang dilaksanakan di Claro Hotel Kendari digelar menjadi dua sesi seminar. Masing-masing sesi diisi oleh para narasumber kompeten yang di antaranya seperti, Anggota DPR RI Ir. Ridwan Bae dan Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T., M.H. Acara ini juga dihadiri oleh Harmin Ramba, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra, Forkopimda Sultra, pengurus dan dewan penasehat DPP INSA, para ketua DPC INSA se-Indonesia, serta stakeholder pelayaran di Kendari.

Carmelita mengatakan Indeks logistik nasional berkisar 23,5 persen dari PDB atau lebih tinggi jika dibandingkan negara tetangga lainnya. Hal ini disebabkan kegiatan logistik di negara kepulauan seperti  Indonesia membutuhkan kegiatan multi moda dengan pelayaran sebagai tulang punggungnya.

Oleh karena itu, peran badan tunggal penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) menjadi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum di laut, sehingga kegiatan logistik nasional berjalan lancar.

“Pembentukan sea and coast guard perlu segera teralisasi untuk mendukung target pemerintah menekan biaya logistic nasional menjadi 17 persen dari PDB,” ujarnya.

Ada beberapa dampak negatif dari belum terbentuknya sea and coast guard di antaranya, seringnya pemberhentian kapal di tengah laut yang memunculkan biaya tinggi pelayaran, terhambatnya operasional pelayaran serta terganggunya kelancaran logistik di daerah.

Saat akan berlayar, kapal tentu sudah mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar setelah memenuhi persyaratan administrasi keselamatan dan keamanan berlayar. “Seandainya dicurigai adanya pelanggaran, maka kapal diperiksa pada pelabuhan tujuan. Tidak dicegat dan dihentikan di tengah laut,” sambungnya.

Selain itu, kata Carmelita, pembentukan sea and coast guard juga merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.  Pasal 352 undang-undang tersebut menyatakan, pembentukan penjaga laut dan pantai harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini berlaku.

Untuk itu, INSA mendesak segera terbentuknya sea and coast guard di Indonesia. Sejumlah usaha telah dilakukan DPP INSA untuk merealisasikan pembentukan sea and coast guard. Salah satunya beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo pada Desember 2019 lalu. 

“Kita berharap agar sesegera mungkin Indonesia memiliki sea and coast guard untuk menjamin kelancaran logistik dan menekan biaya logistik nasional.”

Siaran Pers INSA (Indonesian National Shipowners’ Association)

SULTRATV – Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan menggelar pelatihan pengelolaan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) di salah satu hotel di Kota Kendari pada Jumat (17/2/23).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Siti Khadijah dan Kepala Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Konawe Selatan. Pelatihan pengelolaan keuangan Koperasi ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan SDM para anggota koperasi dalam hal pengelolaan keuangan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan, Agustina Melamba menyatakan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan di orientasikan bisa mengembangkan pengelolaan koperasi simpan pinjam yang lebih baik.

Pelatihan juga diberikan agar lebih menguatkan tatanan pengelolaan koperasi pasca sempat terpuruk akibat pandemi covid 19. Ke depan, Dinas Koperasi  & UMKM Kabupaten Konawe Selatan lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan agar pengelola koperasi bisa lebih sehat dan memiliki prospek yang menguntungkan semua pihak.

“ Dengan diadakannya pelatihan pengelolaan keuangan KSP-USP Semoga dapat bermanfaat dan meningkatkan sumber daya manusia para pengelola koperasi sehingga koperasi yang ada di Kabupaten Konawe Selatan bisa lebih berkembang dan operasinya sehat, “ ujarmya

Sekretaris Daerah Konawe Selatan, Siti Khadijah menilai positif pelaksanaan pelatihan pengelolaan keuangan Koperasi ini. Menurutnya perlu dibangun program pengembangan koperasi agar lebih maju.

Selain itu diperlukan intervensi pemerintah untuk membantu pengembangan program koperasi mulai dari modal usaha hingga pengembangan bisnis yang berbasis IT.

“ Intervensinya dari pemerintah dengan tidak henti-hentinya menata koperasi-koperasi yang perlu sentuhan. Apakah itu bantuan permodalan seperti bantuan permodalan melalui perbankan, “ ungkapnya

Program pengembangan koperasi yang disampaikan Sekda lebih pada peningkatan investasi dan pengembangan bisnis pasar agar koperasi-koperasi yang terbentuk lebih makmur.

Source: Dinkop Konawe Selatan Gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan Koperasi

SULTRATV – Claro Wedding Festival (CWF) 2023 dengan tema “The Beauty of Buton” resmi dibuka oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) kota Kendari, Siti Khomsah Asmawa pada Selasa 14 Februari 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Claro Hotel Kendari bersama ARTPro ini berlangsung hingga tanggal 18 Februari mendatang. Siti Khomsah Asmawa dalam sambutannya menilai positif terselenggaranya CWF 2023 dan mengapresiasi penyelenggara kegiatan.

Menurutnya, kegiatan ini sangat baik sebagai destinasi kunjungan sekaligus ajang mempertemukan para pegiat usaha wedding dengan menampilkan beragam vendor vendor pernikahan secara lengkap mulai dari tempat seserahan, dekorasi, make up, fotografer, souvenir hingga baju pengantin.

“ Saya selalu ketua dekranasda kota Kendari menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak General Manager Hotel Claro serta menyambut baik terselenggaranya acara Wedding Festival Tahun 2023, “ sambutnya.

Kegiatan CWF ini juga dinilai mampu mendongkrak perekonomian UKM daerah dengan tumbuhnya pelaku bisnis acara pernikahan di Kendari. Dalam event ini juga menawarkan promo menarik dari vendor vendor pernikahan.

SULTRATV – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar penandatanganan kerjasama bersama sejumlah media, balai kesehatan dan opdkb dan merangkap pengelolaan program pembangunan kependudukan bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Tenggara.

Kegiatan tersebut dihadiri Deputi, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, OPD terkait dan mitra BKKBN. Kegiatan ini sebagai implementasi dalam rangka penguatan kolaborasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk mencapai target strategis percepatan penurunan angka stunting di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Kepala BKKBN Sulawesi Tenggara, Asmar dalam sambutannya menyampaikan optimisnya untuk merealisasikan capaian program yang dimaksud. Hal ini sebagai penguatan komitmen pemangku kepentingan serta mitra kerjasama dalam pencapaian kerja optimal BKKBN.

Kegiatan perjanjian kerjasama pengelolaan program BKKBN dirangkaikan dalam diskusi dengan narasumber perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan dan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran semua pihak dalam mempercepat penurunan stunting di Sulawesi Tenggara, sebagai upaya perbaikan kesehatan dan gizi anak sesuai target capaian Pemerintah tahun 2024.

Wakil Gubernur menilai selama ini realisasi program penurunan angka stunting di daerah berjalan optimal sehingga angka presentasi penurunan stunting di Sultra diyakini bisa tercapai sesuai harapan.

“ Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2001 tentang percepatan penurunan angka stunting yang menjadi tugas baru BKKBN dalam upaya mempersiapkan generasi emas, “ harapnya.

SULTRATV – Pemerintah Kota Kendari bersama Polsek Baruga, Kodim 1417 Kendari, Polisi Militer dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, melaksanakan razia anak jalanan pada Sabtu malam (11/2/2023).

Kepala Dinas Sosial mengatakan anak jalanan yang terjaring dalam razia itu akan diamankan di Mapolsek Baruga untuk kemudian didata dan diberi edukasi oleh tim Dinsos Kota Kendari. Pihaknya juga akan mencari tahu mengapa anak-anak tersebut turun untuk meminta-minta di jalan.

Dinas Sosial kota Kendari juga berkeinginan untuk membuat wajah Kota Kendari tertib dari anak-anak jalanan, terlebih saat ini menjelang bulan suci Ramadan. Total sebanyak 25 orang anak jalanan dan pengemis berhasil diamankan oleh tim razia gabungan.

“ Kita punya keinginan bagaimana wajah kota ini bisa tertib dari anak-anak jalanan.., ” ujarnya.

Sasaran razia yang dilakukan di Kecamatan Baruga dan beberapa lampu merah di seputar Kota Kendari.