SULTRATV – Kepolisian Resor (Polres) Bombana mengamankan dua warga Kecamatan Poleang Barat dan Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar.

Dalam press rilis Polres Bombana terungkap pelaku berinisial RI dan UB diamankan polisi di depan gerbang PT Panca logam Makmur saat hendak mengantar BBM subsidi untuk dijual ke perusahaan di Desa Wumbu Bangka Kecamatan Rarowatu Utara pada minggu (25/12).

Keduanya diamankan polisi atas laporan personil TNI bahwa telah terjadi penjualan BBM bersubsidi ke perusahaan tanpa dibekali dokumen resmi.

Kaur Bin Ops Reskrim Polres Bombana, Ipda Prasetyo Nento mengatakan tersangka UB bertugas sebagai pengantar BBM dengan menggunakan mobil pick up sedangkan RI merupakan pemilik mobil dan solar.

Dari tangan pelaku polisi mengamankan sekitar 40 jirigen dengan total 1.280 liter solar. Polisi juga menyita satu unit mobil pick up Grand Max.

“Tim opsional menuju ke lokasi di depan pintu gerbang PT Panca logam dan menemukan satu unit mobil sementara memuat BBM tanpa dilengkapi dengan dokumen,” ungkapnya

Pelaku disangkakan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi tentang Migas.

SULTRATVNEWS – Sebanyak 28 bakal calon DPD RI untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara tercatat telah menyerahkan syarat dukungan ke KPU Sulawesi Tenggara. Syarat dukungan itu sendiri yaitu dukungan minimal 2000 hak suara di pemilu 2024 mendatang.

Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Laode Abdul Natsir mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual terhadap syarat dukungan sebelum ditetapkan sebagai calon anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara.

Verifikasi administrasi dilakukan untuk melihat dukungan administratif yang diberikan. Apakah memenuhi syarat untuk menjadi persyaratan pendukung yang mana persyaratan itu harus wajib sebagai pemilih saat ini.

KPU Sulawesi Tenggara sudah menerima penyerahan hasil berkas perbaikan dari beberapa bakal calon DPD RI yang baru memenuhi syarat minimal dukungan 2000 hak suara.

“Kita sudah menerima penyerahan berkas hasil perbaikan. Jadikan secara administrasi, tidak semua calon anggota DPD sudah memenuhi syarat. Misalnya dari aspek administrasi kita menemukan bahwa calon dpd tersebut belum memenuhi syarat ini, “ ujarnya

KPU Sulawesi Tenggara menjadwalkan pengumuman calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 hingga 16 September 2023.

SULTRATV – Seorang pekerja tambang di Konawe Utara dilaporkan hilang di hutan wiilayah Desa Tapunggaeya Kecamatan Molawe Konawe Utara. Tim SAR Gabungan  yang menerima laporan bergerak melakukan pencarian. Kabar baik pun dating, tim SAR Gabungan menemukan korban dalam kondisi selamat.

Pelaksana Harian Kepala Kantor SAR Kendari, Rudi  mengatakan  korban bernama Arman ditemukan dalam keadaan selamat oleh keluarganya yang ikut melakukan operasi pencarian. Korban ditemukan   sekitar dua kilometer arah selatan dari lokasi terakhir korban diduga hilang, dimana posisi korban sedang berjalan kebingungan.

Tim SAR Gabungan selanjutnya mengevakuasi korban menuju rumahnya   di Desa Toreo Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara.

“ Unit SAR Konawe Utara menerima informasi  bahwa satu orang pekerja tambang hilang di hutan Kabupaten Konawe Utara. Setelah itu kami melaksanakan operasi pencarian dan pada pukul 15.00 pekrja tambang tersebut dapat kami temukan dalam keadaan selamat.” ungkapnya.

Korban sebelumnya  masuk ke hutan wilayah Tapunggaeya dan Mandiodo bersama dua orang rekannya, namun hingga pukul 23.50 wita, rekan korban kembali ke basecamp untuk mengambil makanan. Selanjutnya pada pukul 02.30 wita, kedua rekan korban kembali masuk hutan dan tidak menemukan korban.

Repoter:  Tim Liputan Sultra TV

Kepala SD di Kabupaten Kolaka Utara, SB (48), memergoki istrinya guru EL (43) bermesraan dengan DN (45) di sebuah rumah kontrakan di Kota Kendari pada Jumat, 9 Agustus 2019.

EL adalah instruktur guru dan kepala sekolah asal Kabupaten Kolaka Utara. Sedangkan DN merupakan guru dan mantan kepala sekolah dasar asal Kabupaten Konawe Selatan.

Sebelum menangkap basa istrinya, SB terlebih dahalu membuat laporan di Polsek Baruga Kota Kendari. Kemudian ia bersama warga dan aparat kepolisian ke rumah kontrakan tersebut.

Di rumah itu ia menemukan mobil istrinya terparkir di depan rumah.

SB mendobrak masuk rumah melalui jendela yang terbuka. Ia mendapati istrinya yang dinikahi puluhan tahun itu sementara berpelukan di atas kasur dengan pria berinisial DN (45) yang diduga selingkuhannya.

Saat itu EL sedang terlentang menggunakan kain sarung, sementara DN hanya menggunakan celana pendek.

DN (45) berusaha melarikan diri melewati pintu belakang. Namun, SB bergerak cepat dan memiting leher DN. Pria yang sudah memiliki istri dan 5 orang anak itu makin tak berkutik saat polisi ikut masuk melalui jendela.

Mengetahui istrinya selingkuh, SB sangat kecewa. Ia tak menyangka karena segala keperluannya seperti rumah dan mobil telah ia penuhi.

aat digerebek, EL kaget dan sempat shock, berteriak keras ke arah suami sahnya. EL juga terlihat takut saat suaminya menyerobot masuk.

“Jangan pukul dia, jangan aniaya dia, tolong kasian,” pinta EL kepada suaminya.

Polisi langsung masuk menengahi. DN dan EL diamankan berikut barang bukti.

Dari hasil pemeriksaan, keduanya berjanji bertemu di Kota Kendari pada Kamis (8/8/2019).

Kapolsek Baruga, AKP Sri Endang, mengatakan penggerebekan pasangan selingkuh sudah ketiga kalinya di wilayah hukumnya. Sejumlah barang bukti seperti pakaian turut diamakan.

Menutur SB, istrinya sering berbohong kepadanya untuk pergi ke Kendari, meninggalkan anaknya yang masih kecil di rumah.

Istrinya beralasan, pergi ke Kota Kendari untuk urusan kantor, namun setelah dicek ternyata tidak ada.

“Disitu saya mulai curiga karena berulang-ulang kejadiannya,” katanya.

Kecurigaan bertambah karena ketika di Kendari seharusnya ia menginap di rumah anak mereka yang sementara kuliah. Namun, justru menginap di luar.

Sumber: https://sultrakini.com/berita/ibu-guru-dari-kolut-selingkuh-dengan-guru-asal-konsel

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) menjadi salah satu dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang siap mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memalui sistem pembayaran pajak online yang disiapkan Bank Sultra.

Komitmen itu ditujukkan Bupati Buteng Samahuddin usia menandatangani MoU dan PKS dengan Bank Sultra, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Baubau tertang sistem pembayaran pajak online, Rabu (21/8/2019) di Hotel Claro Kendari.

Ia mengatakan, bahwa bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait saat ini tengah melakukan pendataan pelaku usaha bidang rumah makan dan hotel yang ada di Buteng.

Tujuannya adalah bagaimana mereka dapat menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak, namun bedanya setelah adanya kesepakatan bersama tersebut, semua prosesnya akan dilakukan secara online.

“Kami sangat mendukung, apalagi dengan keterlibatan KPK ini suatu kesyukuran yang bisa membantu pemerintah menjalankan program pengoptimal PAD,” katanya, Rabu (21/8/2019) di Kendari.

Hal ini pun sejalan dengan semangat Pemkab untuk membangun Buteng yang belum lama ditetapkan jadi daerah otonom. Sehingga, pengklasifikasian potensi pajak terus dilakukan.

Dikesempatan yang sama Kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buteng Lukman menjelaskan, sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah guna mendukung program tersebut.

Tujuannya adalah bagaimana mereka dapat menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak, namun bedanya setelah adanya kesepakatan bersama tersebut, semua prosesnya akan dilakukan secara online.

“Kami sangat mendukung, apalagi dengan keterlibatan KPK ini suatu kesyukuran yang bisa membantu pemerintah menjalankan program pengoptimal PAD,” katanya, Rabu (21/8/2019) di Kendari.

Hal ini pun sejalan dengan semangat Pemkab untuk membangun Buteng yang belum lama ditetapkan jadi daerah otonom. Sehingga, pengklasifikasian potensi pajak terus dilakukan.

Dikesempatan yang sama Kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buteng Lukman menjelaskan, sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah guna mendukung program tersebut.

Diantaranya, pada tanggal 2 Agustus 2019 Bapenda telah mengadakan sosialisasi dengan pelaku usaha rumah makan dan hotel yang belum memiliki izin usaha.

Ini penting dilakukan agar seluruh rumah makan dan hotel yang ada di Buteng dapat memiliki izin yang diterbitkan langsung oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat. Pasalnya, tanpa surat izin resmi itu, Bank Sultra tidak bersedia memasangkan alat perekaman pajak online.

“Disana yang punya izin itu sekitar dua saja sisanya tidak. Makanya saya dorong PTSP untuk menyurati seluruh pelaku usaha segera mengurus izin dan kami fasilitasi supaya cepat,” ungkapnya.

Lukman menyebutkan respon dari 16 rumah makan dan satu hotel terkait program ini sangat besar dan mereka siap untuk melakukan hal tersebut dan meminta segera dipasangkan, apalagi program ini dipantau langsung oleh Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK secara real time.

Kemudian, untuk memperkuat implementasi di daerah dengan dasar hukum yang tetap, Pemkab Buteng telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengatur tentang sistem pembayaran pajak online.

Aturan lain yang dikeluarkan agar sumber PAD optimal yakni Perbup mengenai pengadaan makan dan minum pihak ketiga. Bahwa pihkanya ketiga harus memiliki NPWP dari KPP Pratama Baubau dan tidak boleh dari kantor pelayanan lain.

Seluruh Satun Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun diminta untuk belanja kebutuhan makan dan minum langsung di Buteng bukan di Baubau.

“Dalam waktu dekat kita akan panggil lagi utnuk sosialisasi lagi, intinya kalau semua sudah punya izin kita lakukan. Namun tentu ini butuh proses karena Buteng sebagai dari DOB tidak bisa disamakan dengan daerah lain,” Lukman menambahkan.

Untuk diketahui, total PAD Kabupaten Buteng pada tahun 2018 mencapai Rp31 miliar lebih, pada sektor retribusi seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Minerba sekitar Rp3,8 miliar.

Salah satu hal lain yang akan dilakukan pihaknya adalah melakukan evaluasi terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2020. NJOP sendiri merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, NJOP digunakan sebagai dasar dari penghitungan PBB yang wajib disetor setiap tahunnya.

“Evaluasi NJOP harus dilakukan, dan alhamdulilah pak Bupati respon baik dan memberikan kami dana utnuk pelaksananya,” Lukman menegaskan.

Pemkab Buteng pun optimis dengan hadirnya sistem pembayaran pajak online akan meningkatkan PAD yang ada di daerah itu.

Kehadiran KPK pun menjadi salah satu solusi terbaik agar bagaimana para pelaku usaha bisa tertib administrasi dalam menjalankan usahanya.

Olehnya ia berharap, agar para pelaku usaha dpaat memaklumi pemungutan pajak di daerah dan itu adalah kewajiban setiap warga negara serta hasil dari pajak itu juga digunakan untuk membangun daerah. (*)

Sumber: https://zonasultra.com/pemkab-buteng-siap-gunakan-sistem-online-untuk-pajak-daerah.html